Revitalisasi Lumbung Desa

Gambaran yang memperlihatkan para petani memanggul untaian padi menuju sebuah bangunan besar di pusat desa atau lumbung, telah menjadi potret klasik dunia pertanian masa lalu. Kearifan lumbung semakin memudar. Padahal sistem lumbung bisa menjadi cara bertahan para petani dari krisis pangan, rentenir dan memenuhi kebutuhan benih.

Sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan. Sisa kearifan pengelolaan pangan itu terkikis oleh perubahan tuntutan hidup, dimana kepraktisan menjadi salah satu dasar perhitungan. Saat ini akses perekonomian di pedesaan sudah cukup maju, sehingga kredit pedesaan dalam bentuk innatura mudah didapat dan banyak ragamnya. Keputusan pemerintah untuk mengambil alih fungsi lumbung dengan mendirikan BULOG, yang berperan sebagai “lumbung nasional”, semakin menyurutkan peran lumbung sebagai salah satu pengejawantahan kemandirian petani.

Di sisi lain inovasi KUT (Kredit Usaha Tani) melalui perbankan justru menyulitkan petani. Namun demikian asalnya adalah belenggu pupuk kimiawi yang luar biasa mahal, mengikat petani. Padahal merusak hasil tanah dan ekosistem dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Inovasi ini dimulai dari munculnya varietas yang padat input. Bottomline nya adalah kapitalisme dan cara berpikir monetaris yang menggerogoti petani.

Namun, di beberapa daerah di tanah air sistem lumbung “masih ada” yang bertahan. Di tempat-tempat tersebut, lumbung dimaknai lebih dari sekedar bangunan fisik untuk menyimpan padi atau bahan natura lain. Pada beberapa latar budaya, lumbung memiliki signifikansi sosial yang cukup kental, bahkan dikeramatkan dan hanya dapat dimasuki atas kesepakatan adat. Di sisi lain, masih ada kalangan yang memaknainya secara konvensional sebagai lumbung paceklik atau lumbung pangan yang kegiatan utamanya adalah simpan pinjam dalam bentuk natura saja (bergulir atau semacam arisan). Padahal sistem lumbung bisa dijadikan institusi ekonomi tingkat pedesaan yang juga menangani simpan pinjam petani (community credit atau qirad ijtima’i), distribusi dan fungsi logistik yang cukup andal.

Ide Residen Cirebon
Pada jaman kolonial yaitu tahun 1902, Messman, yang saat itu menjabat sebagai Residen Cirebon dan Sumedang (Jabar) menggagas bentuk lumbung modern. Dalam pemikirannya, apabila para petani memiliki tabungan padi atau gabah maka pada masa-masa paceklik kebutuhan pangan mereka akan tetap tercukupi. Inisiatif  Messman disambut positif oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga kemudian terdapat sebuah institusi khusus yang membina lumbung desa secara intensif ,yakni Dienst voor Volkscreditwiysen (Dinas Perkreditan Rakyat). Dinas tersebut bernaung di bawah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri Pemerintah Hindia Belanda saat itu. Bisa jadi ini adalah cikal bakal pendekatan monetaris menyentuh lumbung tradisional rakyat, dan cikal bakal ide mengenai KUD.

Padahal ditilik dari sejarahnya, sebetulnya praktek lumbung sudah ada jauh sebelum itu. Hal ini diperankan oleh Kesultanan melalui wilayah Kademangan setempat yang mengorganisir Mesigit (Masjid sekaligus tempat berkumpulnya warga sekaligus pusat pemerintahan setempat) dan pasar dalam mengelola pajak (zakat) dan pengumpulan sumberdaya bersama (wakaf) yang bersifat in-natura. Sebagaimana diketahui bahwa bahan pangan adalah obyek zakat yang harus dipantau oleh Baitul Maal yang dikelola Kasultanan. Maka peran lumbung yang semula merupakan pilar pemerintahan sekaligus masyarakat diambil alih oleh institusi kolonial dengan memperkenalkan pendekatan monetaris berupa perkreditan dan norma koperasi (yang bersifat sosialis sekaligus demokratis).

Sejarah terus bergulir dan membawa Indonesia menjadi suatu negara nasional. Keberadaan lumbung desa modern semakin berkembang seiring dikeluarkannya Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Bangdes), pada tahun 1969. Lumbung desa, baik yang dibangun atas prakarsa dan swasembada desa maupun bantuan pemerintah, pesat bermunculan di berbagai pelosok dan banyak diantaranya masih bertahan hingga paruh awal tahun 1990-an. Berdasar catatan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes) tahun 1993-1994 diketahui masih terdapat 12.655 lumbung desa yang terutama terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Madura.

Jauh sebelumnya, upaya pembinaan lumbung desa secara fungsional pernah dibakukan berdasar Surat Keputusan (SK) Mendagri No. 72/1981. SK tersebut merupakan tindak lanjut dari Keppres No 44 dan 45 Tahun 1974, yang telah disempurnakan dengan Keppres No 62 Tahun 1980. Pelaksanaan Keppres tahun 1974 itu diatur dalam Instruksi Mendagri No 33/1978 tentang Pembinaan Pengelolaan Usaha-usaha Perekonomian Desa.

Ketahanan Pangan
Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Akan tetapi seiring dengan masuknya model-model kelembagaan lain yang terlebih dahulu berkembang di daerah perkotaan, eksistensi lumbung desa makin menyurut. Daya tahan keberadaan lumbung desa sebetulnya terletak pada kehidupan sosial dan semangat gotong royong yang mendarah daging dalam masyarakat. Oleh karenanya pertumbuhan lumbung desa di Indonesia akan terpengaruh oleh adanya perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat.

Di beberapa daerah, lumbung desa juga dikenal sebagai lumbung paceklik, yang umumnya ditujukan untuk membantu mengatasi kerawanan pangan bila muncul paceklik, sebagai bank padi atau gabah dan membantu warga desa yang terkena musibah. Masyarakat yang menjadi anggota lumbung juga dibiasakan untuk hidup hemat dan suka menabung sekaligus juga belajar berkoperasi (berusaha bersama).

Lumbung desa didirikan karena kehidupan sosial ekonomi masyarakat bertumpu pada bidang pertanian. Sektor ini sangat dipengaruhi iklim. Bila suatu saat iklim tak mendukung, misalnya terjadi musim kemarau panjang, banjir, hama penyakit yang bisa menimbulkan rawan pangan, peranan lumbung desa sangat diharapkan untuk menopang kehidupan petani.

Tumbuhkan kearifan
Dalam buku petunjuk yang diterbitkan Ditjen Bangdes awal November 1992 disebutkan, modal lumbung desa beragam jenisnya. Modal awal dapat diperoleh dari penyisihan sebagian harta kekayaan desa yang dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Bisa juga dari bantuan atau pinjaman dari pemerintah, sebagian dari keuntungan hasil usaha ekonomi desa yang jumlahnya ditentukan lewat keputusan LKMD, atau pinjaman dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain sebagainya.

Jadi, berdasarkan perolehan modal tersebut, fungsi lumbung desa bisa sebagai pengelola dan penyalur simpanan pangan pada musim paceklik ataupun ditingkatkan sebagai pengelola perkreditan bahan pangan.

Dari kajian yang dilakukan oleh PT Pusat Pengembangan Agribisnis (1994), pertimbangan dalam pemilihan pengadaan sarana lumbung desa menyangkut beberapa hal. Pertama, jenis sarana yang dibangun sendiri dengan usaha yang dikelola oleh lumbung desa tersebut. Kedua, lebih memanfaatkan barang modal/aset masyarakat yang tersedia yang dapat dimanfaatkan secara murah dan luwes. Ketiga, sesuai kemampuan permodalan lumbung desa dan jangka waktu kebutuhan. Keempat, sedapat mungkin sesuai dengan perhitungan kelayakan atau manfaat investasi yang akan dilakukan.

Mengaktifkan kembali sistem lumbung memang bukan perkara mudah. Pedoman atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang selama ini selalu bersifat top down, agaknya perlu direformasi. Kembalikan saja pada sistem di pedesaan. Petani mengelola sendiri atas musyawarah dan mufakat mereka, tanpa rekayasa dan berdasar kebutuhan faktual mereka. Dan biarkan kearifan pangan kembali tumbuh di kalangan petani.

Penelitian Saikoni (2005) terhadapa Lumbung Desa Modern di Malang menunjukkan kompleksitas manajerial lumbung desa yang memerlukan perhatian seksama.

Prinsip dasar restorasi lumbung desa mesti didasarkan pada beberapa prinsip dasar seperti:

  1. Muamalah, di mana Lumbung terkait dengan Baitul Maal dan berperan secara aktif bersama Masjid yang dipimpin oleh seorang Demang/Lurah atau Imam Masjid.
  2. Mencabut norma monetaris seperti kredit dan lain lain dan mengembalikan isu ketahanan pangan sebagai isu sosial dan bukan isu ekonomi.
  3. Menegakkan prinsip pengembangan ekonomi lokal sebagai paradigma ketahanan lokal
  4. Menggerakkan gotong royong dengan keteladanan  dan kepemimpinan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s